Mentan Minta Akurasi Data Penerima Pupuk Subsidi Ditingkatkan
PODZOLIK.COM—Mentan Syahrul Yasin Limpo mengatakan bahwa kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai 24 juta ton, namun yang tersedia hanya sekitar 9 ton. Oleh karena itu, Mentan menyebut bahwa pihaknya adakan meningkatkan akurasi data penerima pupuk subsidi. Selain itu, melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), para penyuluh lapang juga akan dimaksimalkan perannya dalam penyaluran pupuk bersubsidi.
“Jadi yang benar kurang (jumlah ketersediaan pupuk subsidi), bukan langka. Sudah kurang, ada lagi distributor atau agen yang mungkin nggak benar pula. Dan siapa yang disalahkan, Kementerian Pertanian (Kementan),” ungkap Mentan dalam acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Volume 44, dengan tema Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, (26/11/2021).
Lantaran jumlah pupuk subsidi terbatas, Mentan meminta para Penyuluh Pertanian membantu dalam pendataan penerima pupuk subsidi. Termasuk juga membantu petani saat mengisi e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani). Pupuk bersubsidi diharapkan dapat dimaksimalkan, termasuk untuk petani di lokasi IPDMIP.
“Kalau sudah kurang rakyat teriak, besok jangan lagi salah rencana, jangan lagi salah kasih dan jangan ada PPL atau kadis berbuat salah dengan masalah pupuk subsidi karena itu rawan,” cetus Mentan.
Mentan juga meminta jajaran Kementan memastikan nama-nama penerima pupuk susbsidi, dan juga melaporkan jika terjadi kecurangan dalam pendistribusian pupuk subsidi.
“Yang curang saya suruh tangkap, kasih saya datanya, jangan fitnah, jangan tuduh. Ini kita bangun demi kepentingan rakyat, kasih tau saya kalau ada pupuk yang lari ke tempat lain. Asal ada datanya, saya pasti sikat,” tegas dia.
Sementara Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi, meminta penyuluh untuk terus mendampingi petani menyiapkan RDKK. Ia menjelaskan, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah akurasi data, kecepatan data, dan dikirim tepat waktu.
“Itu menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pupuk subsidi. Yang paling penting adalah akurasi lahan. Karena inilah sebenarnya yang menentukan alokasi pupuk nasional kita,” tegas Dedi.
Dedi Nursyamsi menambahkan, selain dampingi petani menyusun e-RDKK, penyuluh juga harus memastikan agar petani mengaplikasikan PPK dengan benar.
“Yaitu sesuai dengan konsep pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang prinsipnya pemberian sejumlah PPK sesuai dengan kebutuhan tanaman dan tingkat kesuburan tanah. Pemupukan berimbang ditujukan agar keseimbangan hara di dalam tanah favorable atau kondusif untuk pertumbuhan tanaman,” urainya.
Dedi juga meminta penyuluh menyampaikan ke petani jika stok pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah sangat terbatas.
“Tahun lalu usulan RDKK kita 24 juta ton pupuk subsidi untuk berbagai komoditas, tapi ternyata pemerintah hanya mampu mengalokasikan 9 juta ton,” jelas Dedi.
Dedi menyampaikan, kemampuan pabrik pupuk dalam negeri kurang lebih hanya lebih 13 juta ton. Dari 13 juta ton tersebut, sebagian diekspor, digunakan dalam negeri dalam bentuk nonsubsidi, dan sebagian lagi untuk pupuk subsidi.
“Memang kemampuan pabrik kita memproduksi pupuk saat ini memang segitu. Dari 13 juta ton 9 juta untuk pupuk subsidi, sebagian kecil mungkin sekitar 3 juta ton untuk nonsubsidi dan sisanya 1 juta ton itu ekspor,” kata Dedi.
Karena itu, Dedi menegaskan pentingnya akurasi data dalam penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.
“Data petani dan lahan itu mestinya tidak banyak berubah paling juga sedikit. Jadi, para penyuluh silakan gunakan data lama tinggal dicocokan di lapangan,” ungkap Dedi yang berarap pupuk bersubsidi bisa mendukung program-program Kementan. (rs)
