Wapres Buka Munas XI GAPKI
PODZOLIK.COM—Wakil Presiden K.H. Maruf Amin, berkesempatan membuka Musyawarah Nasional (Munas) XI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), di Istana Wapres, Jakarta, (03/03/2023).
Dalam sambutannya, Wapres menyebut bahwa industri kelapa sawit merupakan salah satu tumpuan sumber pendapatan negara. Sebagai catatan, pada tahun 2022 Industri kelapa sawit menyumbang devisa negara sebesar USD 39,28 miliar.
Menurut Wapres, industri kelapa sawit kedepan tetap akan menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional, karena mendukung sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia. Diperkirakan, permintaan produk sawit untuk pangan atau oleofood akan mencapai USD 106,16 miliar pada 2035, sedangkan untuk industri oleokimia mencapai USD 190 miliar. Selain itu, industri kelapa sawit juga menyediakan lapangan kerja bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung.
“Untuk itu, potensi tersebut harus dimanfaatkan dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Oleh karena itu, pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain, melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024,” tegas Wapres Maruf Amin.
Lebih lanjut, Wapres menekankan, sektor ini dapat diwujudkan lebih cepat melalui peran terbaik dari seluruh pemangku kepentingan, seperti anggota GAPKI sebagai pelaku usaha, perusahaan besar, ataupun kementerian/lembaga terkait. Untuk itu, Wapres pun menyampaikan beberapa langkah strategis kepada pihak-pihak tersebut.
“Pertama, supaya memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program Peremajaan Sawit Rakyat. Dengan prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan, dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan. Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat,” ungkap Wapres.
“Yang kedua, perlunya pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) lahan sawit rakyat. Langkah ini perlu ditempuh untuk ciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan juga ramah lingkungan,” tegasnya.
Yang ketiga, Wapres mengajak anggota GAPKI dan perusahaan kelapa sawit untuk meningkatkan dan mengoptimalkan program corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat.
“Keempat, meningkatkan kepeloporan anggota GAPKI dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat. Banyak daerah di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit,” ungkapnya.
Kelima, Wapres menekankan, agar pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan lebih ditingkatkan. Misalnya, GAPKI dapat bekerja sama, membina, dan membimbing pondok pesantren dalam melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit.
“Terdapat kurang lebih 34 ribu pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang. Sekitar 44,2 persen pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan, maupun vokasional,” urainya.
Terakhir, Wapres mendorong jajaran kementerian/lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi, terutama dalam penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan serta percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat, yang realisasinya masih belum sesuai target.
“Dalam kesempatan yang sama, Wapres mengapresiasi seluruh jajaran pengurus GAPKI yang telah memberikan kontribusi positif kepada perkembangan kelapa sawit Indonesia,” seraya membuka Munas XI GAPKI.
“Harapan saya, pengurus baru yang nanti terpilih akan terus giat berkarya dan membawa lebih banyak kemajuan, tidak saja bagi GAPKI, tetapi juga kemajuan perkelapasawitan di Indonesia secara keseluruhan,” jelas dia.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo berharap, Munas XI GAPKI yang langsung dibuka oleh Wapres hari ini dapat difungsikan sebagai forum konsolidasi untuk menuju arah dan target industri kelapa sawit yang lebih baik lagi.
“Pembukaan hari ini menyimbolkan bahwa Bapak Wakil Presiden bersama Presiden dan negara, apalagi menterinya, harus all out dukung GAPKI. Harapan kita, tentu sawit yang menjadi modal dasar bangsa ini, jangan karena kita semua ini menjadi turun,” ujar Syahrul.
Di sisi lain, Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono melaporkan, Munas XI akan digelar pada 8-10 Maret 2023 di Bali dengan tema Memperkuat Kemitraan Industri Sawit sebagai Pilar Utama Perekonomian Nasional.
Tema tersebut merupakan kelanjutan dan penguatan dari tema munas sebelumnya. Ini membuktikan bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki komitmen dan konsistensi dalam membangun dan memperkuat kemitraan, khususnya kemitraan dengan petani sawit.
“Kemitraan dengan petani sawit ini adalah suatu keniscayaan karena perusahaan dan petani pada dasarnya adalah suatu rantai pasok yang tidak bisa dipisahkan. Kalau harga TBS [tanda buah segar] turun dan petani susah, maka perusahaan juga susah karena harga CPO [crude palm oil] pasti turun,” sebut Joko. (sr)
