Kemitraan Sawit Terus Didorong Demi Jaga Ketahanan Pangan

PODZOLIK.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan pentingnya kemitraan yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan dalam mendukung keberlanjutan sektor kelapa sawit Indonesia.
Hal ini disampaikan dalam Borneo Forum ke-8 tahun 2025 yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat dengan tema “Harmonisasi Kemitraan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional dan Tata Kelola Sawit yang Kondusif”.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), khususnya GAPKI Cabang Kalimantan Barat, yang telah menyelenggarakan Borneo Forum ke-8.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dan Mentan Amran yang menegaskan hilirisasi menjadi kunci dalam mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan petani.
Mentan Amran menyampaikan strategi hilirisasi perkebunan meliputi diversifikasi produk, penguatan kemitraan, perluasan akses pasar, diplomasi perdagangan internasional, sertifikasi, serta peningkatan mutu dan keamanan pangan.
Plt. Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat juga turut mengapresiasi karena Kalimantan yang dikenal sebagai jantung perkebunan kelapa sawit nasional menjadi lokasi strategis penyelenggaraan forum bergengsi ini.
“Sawit, sebagai salah satu komoditas unggulan subsektor perkebunan, terbukti berperan besar dalam menopang devisa negara, menyerap jutaan tenaga kerja, dan menggerakkan perekonomian di berbagai daerah,” kata Roni dalam keterangan tertulisnya, (21/8/2025).
Menurut Roni, di balik kontribusinya yang besar, sektor sawit masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari isu tata kelola berkelanjutan, sertifikasi, deforestasi, hingga dinamika pasar global yang fluktuatif.
“Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong sektor kelapa sawit sebagai pilar utama perekonomian dan ketahanan pangan nasional tidak pernah surut. Namun, diperlukan terobosan komprehensif agar produktivitas, khususnya kebun rakyat, dapat terus meningkat,” tambah Roni.
Sebagai informasi, saat ini, luas tutupan perkebunan kelapa sawit nasional mencapai 16,83 juta hektare, dengan 58% (9,89 juta ha) dikelola oleh perkebunan besar swasta maupun negara, dan 42% (6,9 juta ha) dikelola oleh perkebunan rakyat.
Produktivitas kebun rakyat yang masih rendah, yakni sekitar 3–4 ton per hektare setara CPO, menjadi tantangan utama yang perlu segera diatasi melalui peningkatan kemitraan.
Menjawab tantangan tersebut, Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Baginda Siagian, yang hadir menyampaikan Kementan menekankan pentingnya memperkuat empat pilar kemitraan sawit, diantaranya:
Pertama, Kemitraan Usaha – memperkuat skema inti-plasma, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan petani.
Kedua, Kemitraan Lingkungan – menjaga keberlanjutan melalui praktik ramah lingkungan, zero burning, dan traceability rantai pasok.
Ketiga, Kemitraan Pemasaran – memperluas akses pasar global dengan menampilkan narasi positif sawit Indonesia.
Keempat, Kemitraan Riset dan Inovasi – kolaborasi pemerintah, dunia usaha, dan akademisi dalam pengembangan bibit unggul, produk turunan bernilai tambah, dan teknologi efisiensi.
Selain itu, Baginda menambahkan integrasi perkebunan sawit dengan sektor peternakan dan tanaman pangan melalui sistem integrasi sawit-sapi serta tumpang sari (padi gogo, jagung) dinilai dapat memberikan kontribusi signifikan bagi ketahanan pangan nasional.
Lebih lanjut, Roni berharap forum ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan petani dalam mendukung program strategis seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan SDM, serta peningkatan sarana dan prasarana perkebunan
“Forum ini adalah ruang dialog yang sangat berharga. Mari jadikan momentum Borneo Forum 2025 sebagai titik pacu untuk memperkuat harmonisasi. Hanya dengan bersinergi, kita dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional yang tangguh dan tata kelola sawit yang kondusif bagi semua pihak,” ungkap Roni.
Pada kesempatan tersebut dilakukan pula penyerahan satu ton benih padi gogo dari GAPKI Cabang Kalimantan Barat kepada Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTP) Pontianak untuk dilakukan penanaman di wilayah Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. (dl)
Foto : ist