Integrasi Sawit-Sapi Kunci Tekan Defisit Daging Nasional
PODZOLIK.COM-Pemerintah menilai integrasi usaha ternak sapi dengan perkebunan kelapa sawit menjadi salah satu strategi yang realistis guna menekan defisit daging nasional. Pernyataan tersebut mengemuka dalam pembukaan The 3rd Integrated Cattle and Oil Palm (ICOP) Conference 2026 di Pekanbaru, Rabu, 8 April 2026.
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Dr. drh. Agung Suganda, dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Direktur Pakan Dr. Tri Melasari, menyatakan bahwa pemerintah menyambut baik penyelenggaraan konferensi tersebut. Menurut dia, forum ini menjadi bagian penting dalam mendorong optimalisasi sistem integrasi sapi dan sawit guna memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional.
“Integrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit merupakan pendekatan yang sangat relevan dan strategis dalam menjawab tantangan pembangunan peternakan nasional,” kata Agung.
Ia menjelaskan, salah satu agenda besar pemerintah saat ini adalah mewujudkan swasembada daging sapi yang berkelanjutan. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga pada pembangunan sistem produksi yang efisien, berbasis sumber daya lokal, serta memiliki daya saing tinggi.
Data pemerintah menunjukkan, populasi sapi pedaging Indonesia pada 2024 mencapai sekitar 11,74 juta ekor. Dari jumlah tersebut, produksi daging baru mampu memenuhi sekitar 48 persen kebutuhan nasional, atau sekitar 0,37 juta ton. Artinya, Indonesia masih menghadapi defisit sekitar 0,4 juta ton atau 52 persen per tahun.
Untuk menutup kesenjangan itu, pemerintah menargetkan penambahan satu juta indukan sapi pedaging hingga 2029. Target tersebut menjadi bagian dari peta jalan percepatan penyediaan daging dan susu dalam negeri.
“Penambahan populasi ternak harus diiringi dengan penyediaan pakan, lahan, dan sistem usaha yang efisien. Di sinilah integrasi sapi-sawit memainkan peran penting,” ujarnya.
Menurut Agung, Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa luas perkebunan kelapa sawit yang mencapai sekitar 16,83 juta hektare. Dari luasan tersebut, terdapat potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai lahan penggembalaan sekaligus sumber pakan alternatif bagi ternak sapi.
Ia merinci, pada kondisi ideal, satu ekor sapi membutuhkan sekitar empat hektare lahan sawit untuk penggembalaan, terutama pada fase tanaman berumur 5 hingga 15 tahun. Dengan memperhitungkan luas tanaman menghasilkan yang mencapai sekitar 12,96 juta hektare, maka jika setengahnya dimanfaatkan, lahan tersebut berpotensi menampung hingga 1,6 juta ekor sapi.
“Artinya, target penambahan satu juta ekor sapi hingga 2029 bukan hanya realistis, tetapi bahkan bisa terlampaui jika integrasi ini dijalankan secara optimal,” kata dia.
Selain menyediakan ruang penggembalaan, integrasi sawit-sapi juga membuka peluang pemanfaatan limbah perkebunan sebagai sumber pakan. Produk samping seperti pelepah, bungkil inti sawit, dan limbah padat lainnya dapat diolah menjadi pakan ternak, sehingga mampu menekan biaya produksi yang selama ini menjadi kendala utama bagi peternak.
Di sisi lain, keberadaan ternak sapi di areal perkebunan juga memberikan manfaat ekologis. Sapi dapat membantu pengendalian gulma secara alami serta meningkatkan kesuburan tanah melalui siklus nutrisi dari kotoran ternak.
“Pola ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara sektor perkebunan dan peternakan,” ujarnya.
Agung menegaskan, integrasi sapi-sawit tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi daging, tetapi juga berkontribusi terhadap efisiensi usaha, pengurangan limbah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan.
Sebagai bagian dari upaya percepatan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengusulkan sejumlah langkah kebijakan lintas sektor kepada Direktorat Jenderal Perkebunan. Salah satunya adalah mendorong penerapan kebijakan domestic market obligation untuk bungkil inti sawit agar ketersediaan bahan baku pakan ternak dalam negeri lebih terjamin.
Selain itu, pemerintah juga mendorong perusahaan besar swasta yang memiliki pabrik kelapa sawit untuk menjalin kemitraan dengan pelaku usaha peternakan. Kemitraan ini diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan limbah industri sawit sekaligus mengembangkan kegiatan sistem integrasi sapi-sawit di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Langkah lainnya adalah penerbitan surat edaran kepada pemerintah daerah guna mendorong pengembangan kebun masyarakat melalui pola integrasi sawit-sapi. Skema ini, menurut Agung, dapat menjadi bentuk nyata sinergi antara sektor perkebunan dan peternakan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak,” kata dia.
Konferensi ICOP 2026 sendiri menjadi wadah pertemuan para akademisi, pelaku industri, dan pemerintah untuk membahas pengembangan sistem integrasi sapi dan kelapa sawit secara lebih komprehensif. Forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan serta model implementasi yang dapat diterapkan di berbagai daerah, khususnya di sentra perkebunan sawit seperti Riau.
Di tengah tantangan global terhadap sektor pangan, Agung menilai inovasi berbasis integrasi menjadi salah satu jalan keluar yang paling memungkinkan bagi Indonesia. Terlebih, tekanan terhadap ketersediaan lahan dan tingginya biaya produksi membuat pendekatan konvensional semakin sulit dipertahankan.
“Integrasi ini bukan hanya solusi teknis, tetapi juga bagian dari transformasi sistem pertanian menuju model yang lebih berkelanjutan,” ujarnya.
Ia berharap, hasil dari konferensi ini tidak berhenti pada tataran diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret di lapangan. Pemerintah, kata dia, akan terus mendorong koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar program percepatan penyediaan daging dan susu nasional dapat berjalan efektif.
“Semoga berbagai ikhtiar yang kita lakukan bersama dapat memberikan manfaat nyata bagi ketahanan pangan nasional,” kata Agung. (af)
foto : istimewa.
