Bapanas : Stok Beras Nasional Aman!
PODZOLIK.COM—Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan ketersediaan stok beras nasional dalam kondisi aman, dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4 juta ton. Namun, pemerataan harga beras dan pengendalian kenaikan harga cabai di sejumlah daerah masih menjadi perhatian pemerintah. Untuk itu, Bapanas terus memperkuat stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui kerja sama dengan Perum Bulog serta mendorong pemerintah daerah agar aktif melakukan intervensi sesuai kondisi di wilayah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Bapanas Aulia Sofyan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Senin (19/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Aulia memaparkan perkembangan stok dan harga beras serta kondisi harga cabai yang masih memerlukan penanganan bersama pemerintah pusat dan daerah.
“Stok beras kita aman. Apalagi hari ini stok Bulog itu hampir 4 juta lebih dan belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya,” ujar Aulia.
Meski stok beras nasional melimpah, Bapanas mencermati harga beras di sejumlah wilayah masih bergerak dinamis. Berdasarkan pemantauan lapangan yang dilakukan secara intensif bersama tim, harga beras di berbagai wilayah yang masuk zona 1, zona 2, dan zona 3 masih menunjukkan kondisi beragam. Sebagian daerah mencatat harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), sementara daerah lainnya sudah berada di bawah HET.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan stok secara nasional perlu diimbangi dengan pemerataan distribusi dan efektivitas intervensi harga di tingkat daerah. Oleh karena itu, Bapanas terus mendorong langkah stabilisasi secara masif, terutama menjelang akhir tahun, melalui penguatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) bersama Perum Bulog.
Selain penyaluran beras SPHP, Bapanas juga mendorong optimalisasi pemanfaatan cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penugasan penyaluran beras ditargetkan mencapai 1 juta ton hingga akhir tahun. Hingga saat ini, penugasan yang berjalan masih sebesar 200 ribu ton.
Bapanas masih menunggu kepastian alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk mendukung pelaksanaan penugasan lanjutan. Kepastian tersebut diperlukan agar penugasan kepada Perum Bulog dapat direncanakan dan dilaksanakan sesuai kebutuhan stabilisasi harga di lapangan.
“Kita harap dalam dua hari ini anggaran sudah tersedia dan jelas berapa sehingga kita bisa mengatur penugasan kepada Bulog. Sehingga tujuan akhir kita stabilisasi harga bisa kita kendalikan seperti arahan Pak Sekjen (Kemendagri),” jelas Aulia.
Selain beras, Bapanas menaruh perhatian serius terhadap perkembangan harga cabai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan dalam rapat koordinasi tersebut, hampir 90 persen kabupaten/kota masih mengalami kenaikan harga cabai.
Untuk merespons kondisi tersebut, Bapanas menyediakan fasilitasi distribusi pangan (FDP) guna membantu mobilisasi pasokan dari daerah surplus ke daerah yang membutuhkan. Dukungan ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya distribusi sehingga pasokan dapat menjangkau konsumen dengan harga yang lebih terjangkau.
Aulia mengungkapkan, realisasi anggaran FDP yang disediakan Bapanas saat ini telah mencapai sekitar 69,5 persen. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 30,5 persen anggaran yang tersedia untuk mendukung fasilitasi distribusi bagi daerah yang mengalami kenaikan harga ekstrem.
“Kebetulan anggarannya masih tersedia 30,5 persen,” ungkapnya.
Sebagai contoh, Bapanas telah memfasilitasi biaya mobilisasi cabai rawit merah dari Probolinggo ke Sulawesi Utara. Menurut Aulia, fasilitasi tersebut berhasil mendorong penurunan harga secara signifikan di sejumlah kabupaten tujuan, termasuk Minahasa dan Kota Tomohon.
Keberhasilan tersebut diharapkan menjadi contoh bagi pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk memanfaatkan fasilitasi distribusi secara optimal. Dengan mempertemukan daerah yang memiliki pasokan memadai dengan daerah yang mengalami tekanan harga, distribusi pangan diharapkan menjadi lebih efektif dan mampu mempercepat pengendalian harga di tingkat konsumen.
Bapanas turut mendorong gubernur untuk mengoordinasikan bupati dan walikota agar lebih aktif memantau perkembangan harga pangan di wilayah masing-masing. Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan atau data statistik, tetapi juga turun langsung ke pasar untuk memastikan kesesuaian data dengan harga riil di pasar.
Aulia menegaskan bahwa fasilitasi distribusi dari Bapanas dapat dimanfaatkan untuk membantu daerah yang mengalami kenaikan harga ekstrem. Untuk itu, pemerintah daerah perlu segera mengidentifikasi kebutuhan intervensi dan mengoordinasikan pengusulannya agar dukungan yang tersedia dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.
Di sisi lain, Aulia menyampaikan bahwa produksi cabai di Bali dan Jawa Timur dinilai masih mencukupi. Kondisi tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dioptimalkan melalui penguatan mobilisasi pasokan ke wilayah yang membutuhkan, dengan tetap memperhatikan kebutuhan dan kondisi pasokan di daerah asal.
Melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, Perum Bulog, dan pemerintah daerah, Bapanas terus berupaya memastikan ketersediaan pangan nasional diikuti dengan distribusi yang lancar dan harga yang terjangkau. Peran aktif kepala daerah dalam memantau kondisi pasar serta mempercepat intervensi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi daerah khususnya di akhir tahun 2026. (dl)
Foto : dok.bapanas
